ZonaJatim.net – Akses air minum layak di Jawa Timur tahun 2025 masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah, khususnya di tingkat kabupaten.
Daftar 10 kabupaten dengan akses air minum layak terendah pada 2025 memperlihatkan bahwa faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga kondisi lingkungan menjadi penyebab utama belum meratanya layanan air bersih.
Berdasarkan data publikasi Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2026 (Tabel 4.3.9), masih terdapat sejumlah kabupaten yang mencatatkan persentase akses air minum layak di bawah rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih bergantung pada sumber air yang tidak memenuhi standar kesehatan.
Daftar 10 Kabupaten dengan Akses Air Minum Layak Terendah
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dengan akses air minum layak terendah di Jawa Timur tahun 2025 yang menjadi perhatian dalam penyediaan layanan air bersih.
1. Kabupaten Lamongan — 86,48 persen
Kabupaten Lamongan menjadi wilayah dengan akses air minum layak terendah di Jawa Timur, yakni hanya 86,48 persen. Artinya, lebih dari 13 persen rumah tangga masih menggunakan sumber air yang tidak layak.
Wilayah pesisir utara (pantura) seperti Paciran, Brondong, dan Solokuro menghadapi masalah intrusi air laut yang menyebabkan air tanah menjadi payau. Kondisi ini membuat sumur tidak dapat diandalkan sebagai sumber air minum. Di sisi lain, jaringan distribusi air bersih belum menjangkau seluruh wilayah, sehingga masyarakat harus membeli air atau menggunakan sumber alternatif yang berisiko.
2. Kabupaten Pacitan — 86,55 persen
Kabupaten Pacitan berada di posisi kedua dengan 86,55 persen. Meski mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini masih menghadapi tantangan besar. Karakteristik geografis berupa kawasan karst membuat air sulit tersimpan di dalam tanah.
Saat musim kemarau, banyak desa mengalami kekeringan dan bergantung pada distribusi air tangki. Sumber air seperti tadah hujan dan mata air alami yang belum terlindungi masih menjadi andalan masyarakat.
3. Kabupaten Trenggalek — 86,65 persen
Kabupaten Trenggalek mencatat angka 86,65 persen. Sama seperti Pacitan, wilayah ini memiliki banyak kawasan karst yang menyulitkan pembangunan sumber air permanen.
Daerah seperti Panggul dan Munjungan kerap mengalami keterbatasan air bersih, terutama saat musim kemarau panjang. Infrastruktur air bersih yang belum merata memperparah kondisi tersebut.
4. Kabupaten Bangkalan — 95,48 persen
Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura mencatatkan akses sebesar 95,48 persen. Namun, angka ini justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi ini menjadi perhatian karena wilayah pesisir Bangkalan rentan terhadap intrusi air laut yang menurunkan kualitas air tanah. Selain itu, faktor musim kemarau juga dapat memengaruhi ketersediaan air bersih.
5. Kabupaten Situbondo — 95,16 persen
Kabupaten Situbondo memiliki akses air minum layak sebesar 95,16 persen. Wilayah pesisir yang panjang membuat beberapa daerah mengalami kesulitan air bersih, terutama saat kemarau.
Sungai yang mengering dan keterbatasan jaringan distribusi menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan air minum layak.
6. Kabupaten Gresik — 95,76 persen
Kabupaten Gresik mencatatkan angka 95,76 persen. Meski dikenal sebagai kawasan industri yang berbatasan dengan Kota Surabaya, beberapa wilayah pesisir utara seperti Ujungpangkah dan Panceng masih menghadapi persoalan air payau. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan infrastruktur air bersih.
7. Kabupaten Sampang — 96,87 persen
Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 96,87 persen. Perbaikan infrastruktur air bersih mulai berdampak positif, meski masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum terlayani. Tantangan utama tetap berasal dari kondisi geografis dan keterbatasan distribusi.
8. Kabupaten Bojonegoro — 98,10 persen
Kabupaten Bojonegoro mencatatkan akses sebesar 98,10 persen. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, Bojonegoro memiliki potensi pendanaan yang besar. Namun, wilayah selatan yang berbukit masih menghadapi kendala distribusi air bersih, sehingga belum seluruh masyarakat menikmati akses yang sama.
9. Kabupaten Tuban — 99,32 persen
Kabupaten Tuban mencatatkan angka tinggi sebesar 99,32 persen. Meski demikian, beberapa wilayah pesisir masih memerlukan perhatian, terutama terkait kualitas air tanah. Infrastruktur yang relatif baik membuat Tuban lebih unggul dibanding wilayah pantura lainnya.
10. Kabupaten Sumenep — 99,26 persen
Kabupaten Sumenep menutup daftar dengan 99,26 persen. Sebagai wilayah kepulauan, Sumenep memiliki tantangan unik dalam distribusi air bersih, terutama di pulau-pulau kecil. Masyarakat di wilayah terpencil masih mengandalkan air hujan dan sumber lokal yang rentan terhadap perubahan musim.
Faktor Penyebab Rendahnya Akses Air Minum Layak
Tiga kabupaten dengan akses terendah—Lamongan, Pacitan, dan Trenggalek—memiliki kesamaan dalam hal kondisi geografis yang menantang. Lamongan menghadapi intrusi air laut di wilayah pesisir, sementara Pacitan dan Trenggalek didominasi kawasan karst yang sulit menyimpan air tanah.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah strategis seperti pembangunan jaringan perpipaan yang lebih luas, pemanfaatan teknologi pengolahan air seperti reverse osmosis, serta perlindungan sumber air alami. Selain itu, pembangunan embung dan penampungan air hujan juga menjadi solusi penting di wilayah rawan kekeringan.
Ketimpangan akses air minum layak di Jawa Timur tahun 2025 masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Meskipun sebagian wilayah telah mencapai hampir 100 persen, masih ada kabupaten yang tertinggal jauh di bawah angka tersebut.
Upaya pemerataan infrastruktur air bersih perlu dipercepat agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak dasar atas air minum yang aman dan layak. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan ini berpotensi terus berlanjut dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat di wilayah terdampak.
