ZonaJatim – Pemerintah Indonesia tengah merancang langkah ambisius lewat draf Peraturan Presiden (Perpres) yang membidik integrasi AI pemerintah Indonesia ke berbagai program berskala masif. Tidak tanggung-tanggung, teknologi kecerdasan buatan ini diproyeksikan bakal mengawal program makan bergizi gratis senilai Rp246 triliun ($15 miliar) sekaligus diklaim mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 12 persen pada tahun 2030. Namun, di tengah target yang memukau tersebut, muncul pertanyaan besar, apakah iya target sefantastis itu bisa terealisasi dalam waktu singkat, atau justru ini hanya riak ambisi di atas kertas?
Rancangan regulasi ini sebenarnya memuat cetak biru (roadmap) bagi kementerian hingga pemerintah daerah untuk mengadopsi AI sepanjang tahun 2026 sampai 2029. Tujuannya jelas, yakni mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, melihat realita kesiapan digital birokrasi kita saat ini, klaim bahwa teknologi ini siap menghemat anggaran bantuan sosial hingga belasan miliar dolar terasa sangat muluk dan memicu keraguan mengenai kesiapan eksekusinya di lapangan.
Melansir dari laporan eksklusif Reuters, draf kebijakan ini disusun dengan melibatkan sumbangsih pemikiran dari raksasa teknologi dunia seperti Meta Platforms, IBM, hingga Microsoft—yang sebelumnya sempat menjanjikan investasi cloud dan AI senilai $1.7 miliar di Indonesia. Kendati keterlibatan korporasi global ini membawa angin segar, publik tetap bertanya-tanya apakah transfer teknologi ini akan benar-benar menyentuh akar rumput, atau Indonesia lagi-lagi hanya akan menjadi pasar empuk bagi produk teknologi asing tanpa adanya kedaulatan digital yang mandiri.
Skeptisisme Penerapan AI pada Sektor Krusial Nasional
Mengutip dari dokumen rancangan Perpres tersebut, implementasi kecerdasan buatan ini nantinya akan dipaksa bekerja keras pada beberapa sektor yang sangat sensitif, antara lain:
-
Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG): AI ditargetkan mampu merancang menu nutrisi spesifik tiap daerah, memprediksi stok pangan demi mencegah pemborosan, hingga mendeteksi kecurangan anggaran. Namun, apakah iya sistem AI mampu bekerja akurat di lapangan ketika akurasi data pokok di berbagai daerah saja masih sering tumpang tindih?
-
Sektor Kesehatan Publik: Teknologi ini diarahkan untuk menganalisis hasil skrining kesehatan massal dan mempercepat deteksi penyakit tuberkulosis (TB). Sektor yang lagi-lagi menuntut kesiapan infrastruktur data yang sangat solid dan merata hingga ke pelosok.
-
Mitigasi Risiko Digital: Pemerintah juga mewajibkan setiap lembaga memitigasi dampak negatif AI seperti deepfake dan kebocoran data biometrik, sebuah tanggung jawab besar mengingat rekam jejak keamanan siber instansi pemerintah yang masih sering kebobolan.
Pemerintah juga berencana membentuk dana abadi khusus (sovereign AI fund) di bawah Danantara Indonesia serta menyiapkan berbagai insentif bagi para peneliti lokal guna mengatasi kelangkaan talenta digital di dalam negeri.
Modal Kuat vs Realita Keterampilan Angkatan Kerja
Di balik keraguan tersebut, optimisme internal pemerintah sebenarnya bukan tanpa dasar data. Mengutip dari siaran pers resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria memaparkan bahwa tingkat adopsi kecerdasan artifisial di tengah masyarakat Indonesia sesungguhnya telah menyentuh angka 92 persen per Februari 2026. Angka yang luar biasa tinggi ini disebut sebagai sinyal positif bahwa masyarakat kita secara kultur sangat terbuka dan siap merangkul teknologi baru, yang sekaligus menjadi modal kuat Indonesia untuk naik kelas menjadi pemain strategis global, bukan sekadar penonton.
Namun, Wamen Nezar Patria sendiri memberikan catatan kritis yang memperkuat nada tanya publik: apakah iya tingginya angka adopsi ini otomatis menjamin produktivitas nasional?
Nyatanya tidak sesederhana itu. Beliau mengakui bahwa tingginya penggunaan AI belum berbanding lurus dengan kemampuan mengembangkannya. Berdasarkan Technology and Innovation Report 2025, Indonesia rupanya masih terjebak dalam kategori laggards (tertinggal) dari sisi kesiapan keterampilan AI. Jadi, meskipun dari segi koneksi dan antusiasme masyarakat kita sangat masif, kapasitas keahlian spesifik kita untuk menciptakan inovasi AI masih sangat minim. Guna menambal celah ini, pemerintah memang tengah mengandalkan program seperti AI Talent Factory, namun efektivitasnya tentu masih harus diuji oleh waktu.
Realita Pahit: Infrastruktur Lemah dan Kompetisi Regional
Meskipun blueprint ini menjanjikan kontribusi ekonomi hingga $366 miliar pada akhir dekade nanti, sejumlah analis menilai target integrasi AI pemerintah Indonesia ini terlalu terburu-buru dan mengabaikan fakta di hulu. Indonesia saat ini dinilai masih tertinggal jauh dari Singapura dan Malaysia yang sudah lebih dulu mapan menjadi pusat data (data center hub) regional berkat kucuran dana jumbo dari investor global.
Menanggapi fenomena ini, Derwin Suhartono, seorang Profesor Kecerdasan Buatan dari Universitas Bina Nusantara di Jakarta, mengingatkan bahwa daya saing Indonesia dalam perlombaan AI global saat ini sebenarnya masih berada di level konsumen belaka. Keterbatasan infrastruktur fisik seperti kelangkaan chip prosesor tingkat tinggi serta minimnya keahlian digital terpesialisasi pada angkatan kerja lokal menjadi batu sandungan yang nyata.
Peta jalan yang ambisius ini memang terlihat indah secara administratif, namun jika pemerintah tidak mampu membenahi masalah fundamental di tingkat eksekusi riil, integrasi AI ini dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai slogan modernisasi birokrasi tanpa dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi, apakah iya Indonesia benar-benar siap beralih ke era AI, atau kita hanya sedang terbuai oleh tren global?
