ZonaJatim.net – Transportasi dalam pengembangan wilayah merupakan salah satu unsur pembentuk struktur ruang wilayah yang mendukung secara langsung hubungan fungsional dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah secara langsung. Terminal juga merupakan simpul penting dalam sistem transportasi publik.
Namun, saat ini beberapa terminal di Indonesia, termasuk Terminal Tipe B di Jawa Timur, belum berfungsi optimal karena masih banyak angkutan umum menaik-turunkan penumpang di luar terminal. Hal ini berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kurangnya kenyamanan layanan.
Untuk menjawab tantangan ini serta mendukung Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berinovasi dengan menghadirkan Terminal On System (TOS).
TOS adalah sistem digital yang mengotomatisasi proses keluar-masuk kendaraan, pembayaran retribusi, hingga pelaporan data secara real-time. Dengan TOS, kendaraan wajib masuk ke terminal karena dipantau otomatis melalui gate system yang membaca Nomor Polisi kendaraan secara digital.
TOS juga menghadirkan metode pembayaran modern. Penarikan retribusi terminal tidak lagi dengan menggunakan tunai, tetapi didorong menggunakan QRIS, Kartu Uang Elektronik (KUE), dan teknologi RFID. Dengan sistem ini, transaksi lebih cepat, aman, transparan, dan mendukung kebijakan cashless society.
Manfaatnya, proses administrasi retribusi menjadi efisien, potensi pungutan liar berkurang, pendapatan daerah meningkat, dan pengelolaan keuangan lebih tertib.
Terminal juga diharapkan kembali ramai karena armada wajib masuk ke area terminal sesuai trayek, penumpang mendapatkan pelayanan yang nyaman, dan kios-kios di sekitar terminal hidup kembali. Saat ini TOS telah diterapkan di Terminal Kertajaya, Mojokerto dan kedepannya akan segera diterapkan di seluruh Terminal Tipe B di Jawa Timur.
Dengan penerapan TOS, Jawa Timur menunjukkan langkah nyata dalam memberikan solusi inovatif yang memodernisasi sistem pengelolaan terminal supaya lebih efisien dan transparan.
Dampaknya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum dan sarananya yang telah disediakan oleh pemerintah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor terminal, efisiensi pembayaran retribusi, dan pengurangan pungutan liar. Hal ini juga selaras dengan visi pembangunan Jawa Timur 2025–2030 serta mendukung program nasional pengembangan infrastruktur dan digitalisasi layanan public.
