ZonaJatim.net – Prevalensi stunting Jawa Timur menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diumumkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI pada 26 Mei 2025.
Provinsi yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa ini mencatat angka stunting sebesar 14,7 persen, menjadikannya sebagai provinsi dengan capaian terbaik kedua di tingkat nasional, tepat di bawah Bali.
Capaian tersebut menjadi hasil nyata dari keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani isu stunting secara berkelanjutan.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim memang menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting kita turun signifikan dari yang sebelumnya 17,7 persen di 2023. Dan bahkan kita ini jadi yang terbaik kedua nasional dan terbaik pertama se-Pulau Jawa. Tentu ini prestasi membanggakan semua elemen strategis Jawa Timur yang telah bekerja keras kolaboratif,” katanya dikutip dari laman Kominfo Jatim.
Meski berhasil menurunkan angka stunting, Khofifah memastikan bahwa kerja keras ini akan terus dilanjutkan dengan semangat yang lebih besar. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan zero stunting di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Namun yang kami pastikan upaya kita tidak akan berhenti dan semakin semangat untuk mewujudkan tidak ada kasus stunting baru (zero stunting) di Jawa Timur,” imbuh Gubernur Khofifah.
Berdasarkan data SSGI 2024, Bali mencatat angka stunting terendah nasional sebesar 8,7 persen, sementara Jawa Timur menyusul di peringkat kedua dengan 14,7 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi intervensi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, organisasi perempuan, hingga lembaga internasional.
Khofifah menyebut bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci tercapainya hasil ini. Ia menilai seluruh komponen masyarakat turut mengambil peran penting dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kita berkolaborasi dengan banyak sekali lintas sektor, mitra pemerintah, dan mitra pembangunan. Semua yang terlibat harus diapresiasi karena pemerintah tidak bisa menjalankan ini sendiri, harus digerakkan di semua lapisan masyarakat,” tuturnya.
Langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Jatim meliputi penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta aktifnya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan). Seluruh program tersebut dikemas sebagai strategi terpadu dalam mencegah kasus baru stunting di daerah.
