KOTA BATU, ZonaJatim – Tingkat Kemiskinan Kota Batu kembali menunjukkan tren positif pada 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut tercatat sebesar 2,84 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,86 persen.
Capaian tersebut menempatkan Kota Batu sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur. Bahkan, persentase tersebut lebih rendah dibandingkan Kota Surabaya yang mencatat angka kemiskinan sebesar 3,56 persen pada 2025.
Penurunan angka kemiskinan ini menjadi salah satu indikator perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batu. Meski selisihnya relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada tingkat kesejahteraan berdasarkan indikator kemiskinan yang digunakan BPS.
Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, menjelaskan bahwa data kemiskinan tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan Maret untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah.
Dalam pelaksanaan Susenas tahun 2026, BPS Kota Batu melibatkan sekitar 720 keluarga sebagai sampel penelitian. Responden dipilih dari berbagai wilayah di Kota Batu agar data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.
Herlina menerangkan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan melihat sejumlah aspek kehidupan rumah tangga. Informasi yang dihimpun meliputi kelompok usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, kebiasaan konsumsi, hingga besaran pengeluaran keluarga.
Selain itu, BPS juga memperhatikan kondisi tempat tinggal, fasilitas sanitasi, serta kepemilikan jaminan sosial. Berbagai indikator tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk menentukan persentase penduduk yang masuk kategori miskin.
Menurut Herlina, karakteristik wilayah menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Kota Batu. Wilayah ini masih memiliki kawasan perdesaan dan sektor pertanian yang cukup dominan dalam kehidupan penduduknya.
Dari keseluruhan 24 desa dan kelurahan yang ada, Kota Batu terdiri atas 19 desa dan lima kelurahan. Kondisi geografis tersebut memberikan peluang bagi sebagian masyarakat untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pangan secara mandiri melalui aktivitas pertanian maupun pemanfaatan lahan yang tersedia.
Karakteristik tersebut dinilai turut memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber pangan dari lingkungan sekitar berpeluang mengurangi sebagian pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain sektor pertanian, kegiatan pariwisata juga menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian Kota Batu. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, aktivitas pariwisata membuka berbagai kesempatan usaha bagi masyarakat setempat.
Peluang ekonomi tersebut tersebar di sejumlah sektor, mulai dari penyediaan penginapan, usaha kuliner, perdagangan, hingga industri kecil dan usaha mikro. Banyaknya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
Keberadaan sektor pertanian dan pariwisata menjadi dua potensi ekonomi yang saling melengkapi. Pertanian mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, sedangkan pariwisata memberikan peluang pendapatan melalui berbagai jenis usaha dan layanan.
Meski mencatat persentase kemiskinan yang rendah, BPS mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta menggambarkan seluruh masyarakat telah mencapai taraf hidup sejahtera. Masih terdapat sejumlah aspek ekonomi yang perlu diperhatikan dalam melihat kondisi kehidupan penduduk secara lebih menyeluruh.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah garis kemiskinan. Pada 2026, garis kemiskinan Kota Batu tercatat sekitar Rp733.933 per kapita setiap bulan. Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang berada di kisaran Rp671.273 per kapita per bulan.
Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mengalami peningkatan. Dengan demikian, masyarakat membutuhkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun kebutuhan pokok lainnya.
Herlina menegaskan bahwa seseorang yang tidak masuk dalam kategori penduduk miskin belum tentu memiliki kehidupan yang sepenuhnya sejahtera.
“Jadi, tidak miskin itu bukan berarti pasti sejahtera,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengukuran kemiskinan hanya menggambarkan kondisi berdasarkan batas dan indikator tertentu. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya berfokus pada penurunan persentase penduduk miskin.
Capaian kemiskinan Kota Batu sebesar 2,84 persen pada 2026 diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pembangunan yang lebih merata. Peningkatan kesempatan kerja, pengembangan usaha masyarakat, serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata menjadi sejumlah hal yang perlu terus diperhatikan.
Pemerintah Kota Batu juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah perdesaan. Dengan begitu, penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Ke depan, tantangan pembangunan Kota Batu bukan sekadar mempertahankan posisi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur. Lebih dari itu, pemerataan pendapatan, akses terhadap kebutuhan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi perhatian berkelanjutan.











